Makalah Pancasila Orde Lama

PANCASILA

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI MASA ORDE LAMA

Ainur Rofieq S.IP.,M.IP

makalah pancasila orde lama unisma 45 bekasi

 

 

NAMA :

  • SYAID AFRI ADIANTO

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.                    KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan Rahmat dan Taufiq-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir jaman.

Penulis mengucapkan dan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dosen Pengasuh Mata Kuliah “Pancasila”, yakni Bapak Dosen Ainur Rofieq S.IP.,M.IP yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis terutama tentang mata kuliah ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul Pancasila Sebagai Ideologi Pada Masa Orde Lama ini sesuai dengan waktunya.

Walaupun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan makalah ini, penulis menyadari betul bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang membangun demi kesempurnaan makalah ini.

Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan penulis khususnya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan Ridho-Nya, Amien Ya Rabbal ‘Alamin.

 

Bekasi , 07 November 2016

 

Penulis

 

 

  • DAFTAR ISI

BAB I. 2

PENDAHULUAN.. 2

KATA PENGANTAR.. 2

1.1.       Latar Belakang Masalah. 1

1.1.1.        Rumusan Masalah. 1

1.1.2.        Tujuan dan saran. 2

BAB II. 2

PEMBAHASAN.. 2

2.1.       Makna Ideologi Bagi Suatu Negara. 2

2.2.       Pengertian ideologi 3

2.3.       Implementasi Pancasila dalam Sejarah. 3

2.4.       Demokrasi Pada Saat Orde Lama. 5

2.5.       Pelaksanaan Pancasila Orde Lama. 6

2.6.       Sejarah Perkembangan Pancasila Orde Lama. 9

2.6.       1. Penyimpangan-Penyimpangan Orde Lama. 10

2.7.       Pengamalan Pancasila Di Era Orde Lama. 11

2.8.       Berakhirnya Orde Lama. 12

2.9.       Mengetahui kondisi politik indonesia pada masa Orde Lama. 13

BAB III. 14

PENUTUP. 14

4.1. KESIMPULAN.. 14

4.2. SARAN.. 16

Daftar Pustaka. 17

 

 

 

 

 

 

1.2.                     Latar Belakang Masalah

 

Pancasila adalah dasar filsafat negara republik indonesia yang secara resmi di sahkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam pejalanan secara eksistensi pancasila sebagai dasar filsafat negara republik indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara pancasila. Dengan kata lain dalam kedudukan yang seperti ini pancasila tidak lagi di letakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara indonesia melainkan direduksi, dibatasi, dan di manipulasi demi kepentingan politik penguasa saat itu.

1.2.1.      Rumusan Masalah

  1. menjelaskan tentang Makna Ideologi Bagi Suatu Negara
  2. menjelaskan tentang pengertian Ideologi

 

  1. menjelaskan tentang terjadinya implentasi pada saat orde lama ?
  2. Menjelaskan tentang terjadinya Demokrasi Pada Saat Orde Lama
  3. Menjelaskan tentang terjadinya pelaksanakan ideologi pancasila pada saat orde lama
  4. Sejarah Perkembangan Pancasila Orde Lama

 

1.2.2.      Tujuan dan saran

  1. Mengetahui kondisi politik indonesia pada masa Orde Lama

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

2.1.                      Makna Ideologi Bagi Suatu Negara

 

Pada hakikatnya ideologi adalah merupakan hasil reflesi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarat negara. Di suatu pihak membuat ideologi semakin realistis dan pihak yang lain mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal. Idologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya.

Dengan demikian ideologi sangat menentukan eksestensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembanggunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu oreantasi praktis.

 

2.2.                      Pengertian ideologi

Pengertian ideologi pancasila pada hakikatnya tidak cuma adalah satu hasil perenungan atau pemikiran seorang atau grup seperti ideologi-ideologi lain didunia. Pancasila di ambil dari nilai-nilai mulia budaya serta nilai religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi bangsa serta negara. Dengan hal tersebut, pancasila juga sebagai ideologi bangsa serta negara Indonesia berakar pada pandangan hidup serta budaya bangsa serta bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari negara lain. Pengertian Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai/norma yang meliputi sila-sila Pancasila.

 

 

2.3.                      Implementasi Pancasila dalam Sejarah.

Setelah bangsa Indonesia berhasil merebut kedaulatan dan berhasil mendirikan negara merdeka, perjuangan belum selesai. Perjuangan malah bisa dikatakan baru mulai, yaitu upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir batin, sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Para pendiri Negara (the founding father) telah sepakat bahwa kemerdekaan bangsa akan diisi nilai-nilai yang telah ada dalam budaya bangsa, kemudian disebut nilai-nilai Pancasila.

Pancasila mulai dibicarakan sebagai dasar negara mulai tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPPK oleh Ir. Soekarno dan pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila resmi dan sah menurut hukum menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian mulai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 berhubungan dengan Ketetapan No. I/MPR/1988 No. I/MPR/1993, Pancasila tetap menjadi dasar falsafah Negara Indonesia hingga sekarang.

Akibat hukum dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis; yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila. Bagaimana sebetulnya implementasi Pancasila dalam sejarah Indonesia selama ini dan pentingnya upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang setelah reformasi mulai ditinggalkan demi tegaknya persatuan dan kesatuan NKRI.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dapat dikatakan mulai pada masa orde lama, tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Indonesia baru memproklamirkan diri kemerdekaannya. Apalagi Soekarno akhirnya menjadi presiden yang pertama Republik Indonesia.

Walaupun baru ditetapkan pada tahun 1945, sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila disarikan dan digali dari nilai-nilai budaya yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pencetus dan penggali Pancasila yang pertama adalah Soekarno sendiri. Sebagai tokoh nasional yang paling berpengaruh pada saat itu, memilih sila-sila yang berjumlah 5 (lima) yang kemudian dinamakan Pancasila dengan pertimbangan utama demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara dan bangsa wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam mewujudkan Pancasila melalui kebijakan ternyata tidaklah mulus, karena sangat dipengaruhi oleh pimpinan yang menguasai negara, sehingga pengisian kemerdekaan dengan nilai-nilai Pancasila menampilkan bentuk dan diri tertentu.

2.4.                      Demokrasi Pada Saat Orde Lama

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.

Di pemerintahan Soekarno malah terjadi pergantian sistem pemerintahan berkali-kali. Liberal, terpimpin, dsb mewarnai politik Orde Lama. Rakyat muak akan keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagian dikarenakan oleh kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan sosialisme/komunisme (Bisa disebut Marxisme atau Leninisme) yang berdasarkan asas sama rata, jadi faktor pemberontakan tersebut adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.

Masa orde lama yaitu masa pemerintahan yg dimulai dari proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sampai masa terjadinya G30 S PKI. Dizaman orde lama partai yang ikut pemilu sebanyak lebih dari 25 partai peserta pemilu. Masa orde lama ideologi partai berbeda antara yang satu dengan lainnya, ada Nasionalis PNI-PARTINDO-IPKI-dll, Komunis PKI; Islam NU-MASYUMI- PSII-PI PERI, Sosialis PSI-MURBA, Kristen PARKINDO dll. Pelaksanaan Pemilu pada Orde Lama hampir sama seperti sekarang.

 

2.5.                      Pelaksanaan Pancasila Orde Lama.

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam. Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di bumi Indonesia. Namun setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai mendapat tantangan. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan system presidensiil tak dapat diwujudkan.

Pada periode 1950-1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting). Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 untuk membubarkan Konstituante, UUD 1950 tidak berlaku, dan kembali kepada UUD 1945. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideology liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan.

Pada periode 1959-1965, dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Dalam mengimplentasikan Pancasila, Bung Karno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut USDEK. Untuk memberi arah perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh UUD 45, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional. Hasilnya terjadi kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Walaupun posisi Indonesia tetap dihormati di dunia internasional dan integritas wilayah serta semangat kebangsaan dapat ditegakkan. Kesimpulan yang ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrotatif dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat. kesimpulan orde lama periode 1959-1965

pancasila telah diarahkan sebagai ideologi otoriter,konfrotatif dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat hingga nilai-nilai Pancasila pada masyarakat melemah.

 

Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.

 

2.6.                     Sejarah Perkembangan Pancasila Orde Lama

Kedudukan pancasila sebagai idiologi Negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir dua dasa warsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kahendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat, agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah( nekolim, neokolonialisme ) serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia dengan manusia. Namun sayangnya kehendak luhur tersebut dilakukan dengan menabrak dan mengingkari seluruh nilai-nilai dasar pancasila.

Setelah menetapakan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya. Yang dinamakan demokrasi terimpin.

Adapun yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin oleh Soekarno adalah demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya dan bahkan terkenal menyimpang. Dimana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertetu.

2.6.                     1. Penyimpangan-Penyimpangan Orde Lama

Penyimapangan-penyimpangan di era Orde Lama itu antara lain

  1. Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955 dan membentuk DPR Gotong Royong. Hal ini dilakukan karena DPR menolak rancangan pendapaan dan belanja Negara yang diajukan pemerintah.
  2. Pimpinan lembaga-lembaga Negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri Negara yang berarti menempatkannya sebagai pembantu presiden.
  3. Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan didalam UUD 1945. Hal ini terbukti dengan keluarnya beberapa presiden sebagai produk hukum yang setingkat dengan UUD tanpa prsetujuan DPR. Penetapan ini antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
  4. a) Penyederhanaan kehidupan partai-partai politik dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden nomer 7 than 1959
  5. b) Pembentukan Front Nasional dengan PEnetapan Presiden nomer 13 tahun 1959.
  6. c) Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota MPRS, DPA dan MA oleh presiden.

4 Hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak mengajukan rancangan undang-udang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR..

 

2.7.                      Pengamalan Pancasila Di Era Orde Lama

Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945. Artinya pelaksanaan UUD1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya control yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan.

Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanaan dan kehidupan ekonomi makin memburuk puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G 30 S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.

Mengingat keadaan makin membahayakan Ir. Soekarno selaku presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 19669(Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanaan, ketertiban dan ketenangan serta kesetabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.

 

2.8.                      Berakhirnya Orde Lama

Setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk kepresidenan maka berakhirlah orde lama.kepemimpinan disahkan kepada jendral soeharto mulai memegang kendali.pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitipberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional.untuk mencapai titik-titik tersebut dilakukanlah upaya pembenahan sistem keanekaragaman dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol.yaitu;

  1. adanya konsep difungsi ABRI
  2. pengutamaan golonga karya
  3. manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif
  4. Diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikan pejabat
  5. kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masca
    mengembang (flating mass)
  6. Karal kehidupan pers konsep diaturfungsikan ABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya sudah ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat. Mayjen A.H.Nasution tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan bahwaperan tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep seperti inilah dimungkinkan dan bhakan menjadi semacam kewajiban jikalau militer berpartisipasi di bidang politik penerapan, konjungsi ini menurut pennafsiran militer dan penguasa orde baru memperoleh landasan yuridi konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis permusyawaratan rakyat.

 

2.9.                      Mengetahui kondisi politik indonesia pada masa Orde Lama

 

Selama kurun waktu berkuasanya pemerintahan orde lama, secara perlahan tetapi pasti virtue (keutamaan) nilai-nilai luhur Pancasila seakan akan lumat oleh sebuah proses akumulasi kekuasaan yang sangat agresif tanpa mengindahkan cita-cita luhur yang dijadikan alasan untuk membangun kekuasaan itu sendiri. Retorika dan jargon politik yang bersumber dari gagasan bahwa revolusi belum selesai, termasuk cara cara revolusioner untuk membangun tatanan dunia baru, dijadikan legitimasi politik untuk membenarkan perlunya seorang pemimpin revolusi yang ditaati oleh seluruh rakyatnya. Dengan semangat dan alasan melaksanakan amanat revolusi 1945 itu pulalah nilai-nilai luhur, konstitusi, norma dan aturan dapat ditabrak kalau tidak sesuai dengan jalannya revolusi. Sedemikian membaranya semangat berevolusi waktu itu, sehingga andai kata revolusi memerlukan korban, apapun harus diberikan. Hal itu sesuai dengan ungkapan yang seringkali diucapkan oleh Pemimpin Besar Revolusi bahwa pengorbanan adalah sesuatu yang dianggap sebagai konsekwensi logis dari hakekat revolusi, karena demi sebuah perjuangan yang revolusioner kadang-kadang revolusi bahkan harus tega memakan anaknya sendiri.

Catatan singkat di atas adalah fakta sejarah yang mudah-mudahan dapat menyegarkan ingatan kita semua, bahwa kesaktian serta kekeramatan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa sangat rentan terhadap penyelewengan oleh aktor politik pemegang kekuasaan negara. Runtuhnya sistem kekuasaan  pemerintahan Orde Lama adalah akibat dari perilaku para pemimpin politik yang  menjungkir-balikkan nilai-nilai Pancasila demi ambisi politik yang mengatas namakan Pancasila.

BAB III

PENUTUP

3.1.         KESIMPULAN

  1. Pada periode 1945-1950, implementasi Pancasila bukan saja menjadi masalah, tetapi lebih dari itu ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan faham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DI/TII yang akan mendirikan negara dengan dasar islam.
  2. Pada periode 1956-1965, dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan Nasionalis, Agama, dan Komunis, yang ternyata tidak cocok bagi NKRI.

 

Hal itu akan makin jelas dari penjelasan beikut ini .Pertama, Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indonesia. Pancasila buka impor dari luar negeri, bukan pula suatu ideologi yang dipikirkan oleh satu adau dua orang pintar, melainkan milik masyarakat Indonesia sendiri sebagai kesadaran dan cita-cita moralnya. Pancasila buka ideologi milik kelompok tertentu, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia . Kedua, isi Pancasila tidak langsung operasional. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila hanya berisi lima nilai dasar. Kelima nilai dasar itu berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan negara. Dalam Pancasila tidak tersedia rumusan yang berisi tuntuan-tuntutan konkret dan opersional yang harus dilaksanakan. Karena “hanya” berisi nila-nila dasar , penerapan Pancasila memerlukan penafsiran. Penafsiran dilakukan untuk mencari implikasi kelima nilai dasar itu bagi situasi nyata. Setia generasi bangsa Indonesia dapat dan bahkan perlu melakukan penafsiran terhadap Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi ideologi yang senantiasa relevan dan aktual . Ketiga, Pancasila bukan ideologi yang membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Sebaliknya, Pancasila justru menghargai kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Sila “kemanusiaan yang adil dan beradab”, misalnya, mengakui kebebasan dan kesama derajatan manusia ( hak asasi manusia ) bahkan tidak hanya meliputi manusi Indonesia, melainkan juga semua umat maanusi diakui sebagai makhluk yang memliliki kebebasan dan kesamaderajatan . Keempat, Pancasila buka ideologi Totaliter. Oleh para pendiri negara ini, Pancasila tidak dimaksudkan sebagai ideologi totaliter,yang mengurusi segala segi kehidupan masyarakat. Melainkan, Pancasila adalah ideologi politik , sebuah pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Dengan kata lain, Pancasil merupakan ideologi yang terbatas. Karena itu, Pancasil tidak boleh diubah menjadi ideologi totaliter. Kelima, Pancasil menghargai Pluralitas. Hal itu bisa kita lihat, misalnya dalam sejarah perumusan Pancasila. Rumusan definitif Pancasila dicapai justru karena didorong oleh semangat untuk tetap menghargai pluralias. Pluralitas menjadi kata kunci substansi ideologi Pancasila.
Sejarah Kelam : dijadikan tertutup

3.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat diberikan guna mewujudkan upaya pembinaan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat

kebangsaan, antara lain:

  1. Untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan bagi segenap komponen bangsa diperlukan perhatian dan penanganan pihak-pihak terkait secara integratif. Untuk itu,perlu diwujudkan adanya suatu wadahatau lembaga yang akan menangani masalahWawasan Kebangsaan serta perlunya buku pedoman nasional yang dapat digunakan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.
  2. Peran para elit pemerintah, elit politik dan tokoh masyarakat LSM serta media massa sangat diperlukan untuk meningkatkan wawasan Kebangsaan. Untuk itu para tokoh tersebut harus mempunyai komitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsadan negara di ataskepentingan pribadi dan golongan dengan mengeyampingkan pemikiran sempit yang menguntungkan hanya sekelompok orang Perlunya pengamalan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari melaluipenataran atau sertifikasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), diseluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, agarlebih tertanam rasacinta tanah air, bangsa dan negara bahkan selalu siap dalam usaha bela negara.
  3. Perlunya penyelengaran di seluruh elemen masyarakat tentang pembinaan dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham kebangsaan,rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan, di setiap Kabupaten atau Kota dengan melibatkan instansi terkait secara bertahap dan berlanjut. Demikianlah makalah ini kami  buat dengan segala kerendahan hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian materi di dalamnya kurang berkenan di hati pembaca sekalian.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum WR. WB

 

Penyusun

 

 

3.3.         Daftar Pustaka

Buku K13 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas IX

Geri Ismanto, SH. M. Hum. Pendidikan Pancasila, CV MULIA INDAH KEMALA, Pekanbaru, Oktober 2011

http://dokumenqu.blogspot.co.id/2012/07/pancasila-dalam-era-orde-lama.html

 

syaid adianto

syaid adianto

Seorang Pemuda yang memiliki hobi membaca, berenang, jogging, berolahraga, futsal, dan treveling. 
syaid adianto

Latest posts by syaid adianto (see all)

You may also like...

2 Responses

  1. Endang Pratiwi says:

    hallo kak, terima kasih sudah bebagi ilmu. ijin buat materi power point tugas ya kang. terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *